BADUNG,NusantaraMurni.com-Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata, menanggapi kebijakan Pemerintah Daerah Badung terkait program bantuan dana sebesar Rp2 juta per kepala keluarga (KK) yang diberikan saat Hari Raya. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk niat baik pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak inflasi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Pemerintah ingin membantu masyarakat yang terdampak akibat lonjakan harga bahan pokok jelang hari raya. Itu niat baik yang harus kita dukung,” ujar Putu Parwata kepada awak media pada Senin, 29 April 2025.
Namun, Putu Parwata juga memahami bahwa tidak semua masyarakat bisa menerima bantuan tersebut karena harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Sesuai kebijakan Bupati, penerima bantuan adalah mereka yang memiliki penghasilan bersih di bawah Rp5 juta per bulan.
“Kepala lingkungan harus bisa membuktikan apakah warga di lingkungannya memang layak menerima bantuan ini. Karena keterbatasan pemerintah dalam memantau seluruh wilayah Badung, maka peran kepala lingkungan sangat krusial,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa bukti penghasilan tetap yang dimaksud adalah surat keputusan (SK) pengangkatan kerja. Namun, jika seseorang memiliki gaji Rp5 juta tetapi terdapat potongan yang membuat pendapatan bersihnya di bawah angka tersebut, maka orang itu tetap bisa masuk kategori penerima bantuan.
Bagi masyarakat yang tidak memiliki SK dan penghasilannya bersifat fluktuatif, lanjut Putu Parwata, maka peran Klian Dinas sangat penting dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
“Klian Dinas harus berani melaporkan kondisi nyata di lapangan. Kalau tidak, pemerintah pun akan kesulitan dan tidak berani menyalurkan bantuan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa untuk menghindari bantuan tercecer atau salah sasaran, pihak yang paling mengetahui kondisi warganya secara langsung adalah klian adat.
“Cara paling efektif agar bantuan tidak tercecer adalah melalui klian adat. Mereka tahu betul siapa yang memang layak dibantu,” tutup Putu Parwata.
