BADUNG,NusantaraMurni.com- Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menekankan pentingnya perencanaan strategis dan penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam rapat kerja (raker) bersama empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlangsung di Ruang Rapat Nayaka 3, Selasa, 29 April 2025. Rapat ini membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2024.
Dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Putu Parwata, raker turut dihadiri anggota komisi lainnya serta perwakilan dari Dinas Sosial, Dinas P2KBP3A, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, serta Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada.
Dalam pernyataannya, Putu Parwata menggarisbawahi bahwa stabilitas keuangan Badung harus dimanfaatkan secara bijak untuk mendukung pelayanan publik. Ia menekankan perlunya investasi pada alat-alat kesehatan dan peningkatan kualitas SDM, terutama di RSD Mangusada, agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Kita perlu investasi pada alat dan SDM rumah sakit agar masyarakat merasakan pelayanan terbaik. Kepercayaan publik hanya bisa dibangun melalui kualitas,” ujarnya.
Isu ketenagakerjaan juga menjadi sorotan. Komisi IV menyampaikan kekhawatiran terhadap pola kerja generasi muda, khususnya Gen Z, yang cenderung berpindah-pindah pekerjaan tanpa arah karier jelas dan tanpa sertifikasi. Pemerintah daerah pun didorong untuk memperluas program pelatihan dan sertifikasi kerja guna meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
“Sertifikasi dan pelatihan kerja adalah solusi nyata agar generasi muda tidak terjebak dalam pekerjaan jangka pendek yang tidak berkelanjutan,” terang Parwata.
Di bidang sosial, perhatian juga diberikan kepada kelompok rentan. Komisi IV mendesak agar Dinas Sosial lebih aktif melakukan edukasi dan pembinaan, serta memperkuat peran rumah singgah sebagai tempat pemulihan sementara bagi masyarakat terdampak konflik keluarga atau keterlantaran.
Untuk memastikan efektivitas seluruh program tersebut, Komisi IV mengusulkan diadakannya rapat evaluasi setiap tiga bulan. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Evaluasi rutin penting agar kita tidak salah arah dalam mengambil keputusan kebijakan,” pungkas Putu Parwata.
