BADUNG,NusantaraMurni.com-Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Gosana III, Kantor DPRD Badung, pada Kamis (6/11/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan, ini membahas evaluasi penggunaan anggaran tahun 2025 serta capaian kinerja hingga triwulan III.
Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Badung.
Berdasarkan data yang dipaparkan, total pagu program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2025 mencapai Rp159,54 miliar, meningkat dari anggaran induk sebelumnya sebesar Rp150,45 miliar.
Kenaikan anggaran tersebut terutama pada program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang kini mencapai Rp102,85 miliar.
Namun, hingga triwulan III, realisasi anggaran baru mencapai Rp29,04 miliar atau sekitar 51 persen dari total pagu perubahan. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari anggota Komisi III DPRD Badung.
Anggota Komisi III, I Nyoman Satria, menyoroti rendahnya penyerapan anggaran tersebut. Ia meminta agar OPD segera mempercepat realisasi program agar tidak menumpuk di akhir tahun.
“Dari hitungan kami, sekitar Rp3 triliun berpotensi tidak bisa dibelanjakan hingga akhir tahun. Kami juga menerima keluhan masyarakat yang kesulitan mengakses layanan Dinas Perhubungan. Proyek-proyek besar di Dishub perlu dilaporkan progresnya secara transparan,” tegas Satria.
Sementara itu, anggota Komisi III lainnya, I Nyoman Karyana alias Koprok, menilai capaian serapan anggaran hingga November masih jauh dari optimal. Ia menyoroti persoalan penerangan jalan umum (LPJ) di sejumlah titik yang dikeluhkan masyarakat.
“Lampu jalan di beberapa lokasi strategis banyak yang mati dan belum diperbaiki. Ini berpotensi menimbulkan kecelakaan. Kami minta anggaran pemeliharaan LPJ diperkuat agar masyarakat tidak terus dirugikan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Drs. Anak Agung Ngurah Rai Yuda Darma, MAP, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya mempercepat realisasi seluruh program dan kegiatan.
Menurutnya, program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan menjadi sektor dengan realisasi tertinggi, yakni mencapai Rp27,7 miliar atau 52 persen dari alokasi anggaran perubahan.
Ia menambahkan, sejumlah program masih dalam proses penyelesaian hingga akhir tahun, termasuk pengadaan barang, jasa penunjang, dan pemeliharaan sarana transportasi.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar seluruh kegiatan dapat terselesaikan sesuai jadwal dan target serapan anggaran tercapai,” jelasnya.
Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan, menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas penggunaan APBD 2025 serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung.
Dewan berharap agar koordinasi antara OPD dan masyarakat dapat diperkuat, sehingga setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi warga Badung.
