BADUNG,NusantaraMurni.com-Ketua Komisi II DPRD Badung, Made Sada, mewakili Ketua DPRD Badung, menghadiri acara Fasilitas Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Badung Tahun 2025 yang digelar di Hotel Arya Duta Kuta, Senin (25/8/2025). Kegiatan ini diinisiasi untuk memperkuat peran, fungsi, serta sinergi kelembagaan Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan agar berjalan efektif, transparan, dan berintegritas.
Dalam kesempatan tersebut, Made Sada menyampaikan apresiasinya kepada Bawaslu Kabupaten Badung yang telah berkomitmen menjaga kualitas demokrasi di tingkat daerah. Menurutnya, penguatan kelembagaan merupakan langkah strategis agar Bawaslu semakin profesional dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks.
“DPRD Badung sangat mendukung kegiatan seperti ini. Bawaslu adalah mitra strategis dalam mengawal jalannya demokrasi, sehingga perlu terus ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan penguatan kelembagaan ini, kita harapkan pengawasan pemilu di Kabupaten Badung dapat berlangsung lebih efektif dan berintegritas,” ujar Made Sada.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kerja sama dan koordinasi antara DPRD Badung dan Bawaslu menjadi kunci penting untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan, bebas dari praktik curang, serta menjunjung tinggi asas demokrasi. “Kami di DPRD siap bersinergi dengan Bawaslu dalam hal pengawasan maupun dukungan kebijakan. Hal ini untuk memastikan suara rakyat benar-benar terjaga dan demokrasi berjalan sehat,” imbuhnya.
Acara pembinaan ini juga dihadiri jajaran pimpinan dan anggota Bawaslu Kabupaten Badung, perwakilan instansi terkait, serta para pemangku kepentingan dalam proses demokrasi di daerah. Melalui forum ini, diharapkan lahir rumusan strategi bersama guna memperkuat pengawasan partisipatif, meningkatkan transparansi, serta membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.
Made Sada menekankan, tantangan pengawasan pemilu di era digital saat ini semakin besar, mulai dari potensi penyebaran hoaks, politik uang, hingga praktik kecurangan lain yang bisa merusak demokrasi. Karena itu, menurutnya, Bawaslu Badung perlu terus beradaptasi, berinovasi, dan memperkuat jaringan kerja sama lintas lembaga maupun masyarakat sipil.
“Dengan kolaborasi yang baik, saya yakin Bawaslu Badung mampu menjaga marwah demokrasi. Kita bersama punya tanggung jawab untuk memastikan proses demokrasi berlangsung jujur, adil, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
