BADUNG,NusantaraMurni.com-Anggota DPRD Kabupaten Badung I Made Tomy Martana Putra hadir mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam dialog bersama tokoh dan komunitas masyarakat di kawasan Pantai Bingin, Kamis (20/11/2025), yang berlangsung di The Cashew Tree, Jalan Pantai Bingin, Pecatu, Kuta Selatan. Kehadiran Tomy Martana Putra sekaligus menunjukkan komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat terkait penataan Pantai Bingin.
Turut hadir dalam kesempatan ini Anggota DPRD Badung sekaligus Bendesa Desa Adat Pecatu I Made Sumerta, Sekretaris Dinas PUPR Badung Nyoman Karyasa, Komunitas Bingin Boardriders, serta tokoh masyarakat setempat.
Pertemuan ini menjadi wadah bagi pemerintah untuk menyerap masukan masyarakat terkait penyusunan Masterplan Penataan Pantai Bingin, termasuk disepakatinya langkah awal berupa pembuatan akses sementara menuju pantai.
Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa kehadirannya di lokasi merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan secara langsung. Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah masukan dari komunitas akan menjadi bahan penting dalam finalisasi perencanaan penataan kawasan.
Menanggapi dialog tersebut, I Made Tomy Martana Putra menyampaikan bahwa DPRD Badung, khususnya dirinya sebagai wakil masyarakat Pecatu, siap mengawal setiap langkah penataan Pantai Bingin agar tetap berpihak pada kepentingan warga lokal. Ia menilai kehadiran pemerintah daerah yang langsung turun ke lapangan merupakan langkah tepat dalam menjaga komunikasi dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
Sementara Ketua Bingin Boardriders Mega Semadhi menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Badung atas perhatian yang diberikan. Ia berharap penataan Pantai Bingin dapat segera terealisasi agar kawasan tersebut kembali diminati wisatawan. Dukungan terhadap pembuatan akses sementara menuju pantai dinilai sangat mendesak.
Dengan hadirnya unsur eksekutif dan legislatif dalam dialog ini, masyarakat berharap proses penataan Pantai Bingin dapat berjalan lebih cepat, tertata, dan tetap mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan wisata dengan hak-hak masyarakat lokal.
