BALI,NUSANTARAMURNI.com– Pemulihan sektor pariwisata Bali pasca-pandemi membawa dampak ganda. Di satu sisi, geliat ekonomi kembali berdenyut; namun di sisi lain, volume limbah yang dihasilkan meningkat drastis, menguji ketahanan infrastruktur dan manajemen lingkungan di Pulau Dewata. Menanggapi isu krusial ini, pakar manajemen dan akademisi pariwisata, Dr.Drs I Ketut Putra Suarthana, MM, memberikan analisis mendalam mengenai strategi yang harus diambil agar Bali tidak kehilangan jati dirinya sebagai destinasi kelas dunia.Jumat(10/04/2026)siang.
Peningkatan kunjungan wisatawan berbanding lurus dengan timbulan sampah harian. Menurut Dr. Suarthana, pertumbuhan ini belum sepenuhnya diimbangi oleh infrastruktur pengolahan yang mumpuni. Masalah sampah yang kerap viral di media sosial menjadi ancaman serius bagi citra “Pulau Dewata”.
“Ada korelasi langsung antara reputasi internasional kita dengan kebersihan lingkungan. Ketika isu sampah menjadi konsumsi global melalui platform digital, itu adalah alarm bagi manajemen destinasi kita,” ungkapnya. Ia menekankan bahwa citra Bali bukan hanya tentang keindahan alam, melainkan juga tentang bagaimana tata kelola lingkungan dipandang oleh dunia.
Dari perspektif manajemen strategis, Dr. Suarthana menyoroti pentingnya sinkronisasi antara target kuantitas wisatawan dengan kapasitas pengolahan limbah. Kebijakan Pungutan Wisatawan Asing sebesar sekitar Rp150.000 yang baru-baru ini diterapkan, diharapkan menjadi solusi finansial yang konkret.
Namun, efektivitas dana tersebut sangat bergantung pada transparansi dan alokasi yang tepat sasaran. “Evaluasi terhadap penggunaan dana ini harus ketat. Fokusnya harus jelas: penguatan sistem pengolahan sampah dari hulu hingga hilir, mulai dari tingkat desa hingga provinsi,” tegasnya. Menurutnya, dana ini seharusnya menjadi motor penggerak transformasi infrastruktur lingkungan yang selama ini tertinggal.
Sektor hotel dan restoran memegang peranan vital dalam rantai produksi sampah. Dr. Suarthana melihat bahwa implementasi circular economy atau ekonomi sirkular adalah keharusan. Meski sebagian besar pelaku usaha mulai sadar, transisi total dari plastik sekali pakai masih memerlukan dorongan regulasi yang lebih kuat.
“Insentif bagi pelaku usaha yang konsisten menerapkan praktik ramah lingkungan perlu diperkuat. Tanpa regulasi yang memiliki ‘taring’, transformasi menuju operasional hijau akan berjalan sangat lambat,” tambahnya.
Menariknya, Dr. Suarthana melihat masalah sampah di Bali sebagai perpaduan antara kelemahan manajemen sistem dan tantangan perilaku. Infrastruktur logistik yang belum optimal beradu dengan kebiasaan masyarakat dan turis yang masih minim kesadaran lingkungan.
Di sinilah peran institusi pendidikan menjadi krusial. Calon tenaga kerja pariwisata harus dibekali dengan etos kerja berbasis green tourism. Pendidikan bukan hanya mencetak tenaga kerja yang terampil secara teknis, tetapi juga individu yang memiliki literasi lingkungan yang mendalam sebagai bagian dari standar pelayanan internasional.
Menutup analisisnya, Dr. Suarthana membayangkan model pariwisata Bali dalam satu dekade mendatang sebagai destinasi yang tetap kompetitif secara global karena keunggulan ekologisnya. Rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah adalah mengalihkan fokus dari mass tourism (pariwisata massal) menuju pariwisata berkualitas yang berbasis pada kelestarian.
“Bali harus tetap indah untuk dikunjungi, namun yang terpenting, ia harus tetap layak dan lestari untuk ditinggali. Pemerintah harus berani mengambil keputusan strategis yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertumbuhan angka kunjungan semata,” pungkasnya.
Dengan manajemen yang tepat, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan kebijakan yang transparan, Bali diharapkan mampu mengatasi krisis sampahnya dan tetap menjadi mercusuar pariwisata dunia yang harmonis dengan alam.
AR81
