BADUNG,Nusantaramurni.com-Bupati Badung wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2023,
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019.
“Jadi, tiga bulan setelah anggaran terakhir APBD wajib menyampaikan LKPJ Bupati Badung,” kata Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata, usai Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama tahun 2024 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III DPRD Kabupaten Badung, Senin, 25 Maret 2024.
Rapat Paripurna dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta, Sekwan DPRD Badung I Gusti Agung Made Wardika dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung.
Dari pihak eksekutif, Rapat Paripurna dihadiri langsung Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dan juga Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyampaikan LKPJ Bupati Badung tepat waktu. “Apa yang disampaikan itu semua sesuai dengan yang telah kita sepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah,” terangnya.
Disebutkan, LKPJ Bupati Badung tahun 2023 telah berjalan dengan baik, termasuk pendapatan, biaya-biaya dan rancangan belanja.
“Dengan Rp 7,2 Trilyun Pendapatan Asli Daerah dan Transfer itu sepenuhnya diberikan kepada masyarakat, untuk membantu percepatan pertumbuhan ekonomi dan kebahagiaan masyarakat Badung,” tambahnya.
Dalam Rapat Paripurna, lanjutnya Pemerintah akan mengajukan beberapa Rancangan Peraturan Daerah, termasuk Revisi RPJMD untuk memungkinkan investasi yang lebih baik di Badung. “Badung harus mampu yang disebut dengan Invesment Asset,” jelasnya.
LKPJ tahun 2023 merupakan gambaran kinerja tahunan implementasi dari perencanaan pembangunan Daerah, yang terdapat sembilan prioritas pembangunan daerah. “LKPJ ini merupakan sebuah kewajiban, karena siapapun yang menjadi Bupati Badung itu wajib menyampaikan kepada Paripurna DPRD, tiga bulan sebelum berakhir di masa tahun 2023,” pungkasnya.(meivi)
