BADUNG,NusantaraMurni.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025–2026 pada Selasa (4/11/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Badung ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, dan membahas dua agenda penting, yaitu penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026, serta Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, I Putu Sika Adi Putra, menyoroti perlunya kehati-hatian dalam penyusunan APBD 2026. Menurutnya, meskipun pendapatan daerah Badung menunjukkan tren kenaikan, terdapat tantangan serius dalam menjaga efektivitas realisasi anggaran. Ia menegaskan bahwa berdasarkan data, rasio realisasi terhadap pagu anggaran mengalami penurunan berturut-turut, yakni 89,98% pada tahun 2023, turun menjadi 75,92% di 2024, dan kembali turun menjadi 63,24% pada 2025.
“Dengan rata-rata capaian realisasi tiga tahun terakhir sebesar 76,38%, target pendapatan Rp12,38 triliun untuk tahun 2026 berpotensi mengalami deviasi jika tidak disertai langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan,” ujar I Putu Sika Adi Putra.
Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah agar memperkuat sektor-sektor potensial di luar pariwisata untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap satu sektor yang rentan terhadap gejolak global. Selain itu, Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap kebijakan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur. “Pinjaman daerah ini bukanlah beban, melainkan investasi sosial dan ekonomi jangka panjang yang akan memberi manfaat besar bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui I Wayan Puspa Negara menyoroti pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana alam, terutama di musim hujan yang rawan longsor dan banjir. Ia meminta agar seluruh instansi terkait, khususnya BPBD, DLHK, dan perangkat daerah lainnya, tetap siaga 24 jam dalam melakukan mitigasi risiko bencana.
“Untuk itu, kami meminta kepada Bupati dan jajaran agar tetap siaga 24 jam, terutama BPBD, DLHK, dan instansi terkait lainnya,” tegas I Wayan Puspa Negara.
Selain itu, Gerindra juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak atas keberhasilan Kabupaten Badung meraih predikat juara umum dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali XVI Tahun 2025. “Prestasi ini merupakan bukti nyata kerja keras, semangat, dan kolaborasi yang luar biasa antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh lapisan masyarakat,” ujar Puspa Negara.
Sementara dari Fraksi PDI Perjuangan, juru bicara I Made Suryananda Pramana menekankan perlunya perbaikan di sejumlah sektor vital yang berdampak langsung terhadap kenyamanan masyarakat dan wisatawan. Dua isu utama yang disorot adalah kemacetan di kawasan wisata dan pengelolaan sampah yang semakin kompleks.
“Kami menyadari bahwa sektor pariwisata adalah tulang punggung ekonomi Badung yang sangat rentan terhadap isu kemacetan dan kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkret dan berkelanjutan,” ujar Made Suryananda Pramana.
Ia juga mendorong pemerintah untuk segera menerapkan teknologi pengelolaan sampah modern dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti penerangan jalan serta pasokan air bersih, khususnya di kawasan pariwisata. “Semakin hari semakin banyak sampah yang tidak terkendali, kami mendorong agar pemerintah segera mengimplementasikan teknologi pengelolaan sampah yang lebih efektif,” tambahnya.
PDI Perjuangan juga menyoroti persoalan pasokan air bersih di wilayah Kuta Selatan yang kerap menjadi kendala. “Kami berharap dengan pemasangan pipa bawah laut, kelangkaan air bersih di Kuta Selatan dapat segera teratasi,” pungkasnya.
Rapat Paripurna DPRD Badung ini menjadi langkah awal dalam pembahasan Raperda APBD 2026 serta kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Diharapkan, hasil dari pembahasan kedua Raperda tersebut akan memberikan arah pembangunan yang lebih inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun mendatang.
