BADUNG,NusantaraMurni.com- Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, I Made Sada, menerima kunjungan sekitar 150 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Slamet Riyadi Surakarta pada Selasa (4/11/2025). Kunjungan studi ini dipimpin langsung oleh dosen pendamping, Haryo Kusumo Aji, dan diterima di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Badung.
Dalam sambutannya, Haryo Kusumo Aji menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memperluas wawasan mahasiswa melalui pembelajaran langsung di lembaga pemerintahan yang relevan dengan bidang keilmuan mereka. “Kunjungan ini kami lakukan untuk memperluas wawasan mahasiswa, khususnya mengenai strategi pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur komunikasi digital,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan tersebut dan menjelaskan profil serta peran DPRD Kabupaten Badung. “DPRD Badung memiliki 45 anggota yang terdiri dari satu ketua, tiga wakil ketua, dan 41 anggota lainnya,” jelasnya.
Ia merinci komposisi keanggotaan DPRD Badung yang terdiri atas 27 anggota dari PDI Perjuangan, 11 dari Partai Golkar, 4 dari Partai Gerindra, dan 3 dari Partai Demokrat. “Saat ini DPRD Badung memiliki tiga fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan yang berkoalisi dengan Partai Demokrat berjumlah 30 anggota, Fraksi Golkar dengan 11 anggota, dan Fraksi Gerindra dengan 4 anggota,” ungkap politisi asal Dapil Kuta tersebut.
Lebih lanjut, Made Sada memaparkan tiga fungsi utama DPRD, yaitu fungsi legislasi dalam pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran (budgeting), dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. “Ketiga fungsi ini dijalankan agar aspirasi masyarakat benar-benar terwakili dalam setiap kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Menjawab tema kunjungan yang mengangkat strategi pengembangan infrastruktur komunikasi digital, Made Sada menekankan bahwa digitalisasi merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung. “Digitalisasi adalah keniscayaan. Di Badung, penerapan sistem digital sudah menyentuh hampir seluruh aspek pelayanan publik,” ujarnya.
Salah satu bentuk konkret dari penerapan digitalisasi tersebut adalah program “Kontak Bupati”, yang dapat diakses melalui berbagai platform seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Program ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan atau aduan secara langsung kepada pemerintah daerah. “Ketika ada laporan masyarakat, misalnya jalan rusak atau lampu jalan mati, dalam waktu singkat langsung ditindaklanjuti oleh instansi terkait,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Badung juga telah membangun jaringan fiber optic dan menyediakan wifi gratis di berbagai lokasi publik seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, objek wisata, balai banjar, dan pura. “Melalui wifi gratis ini, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk UMKM, sementara pelajar bisa menggunakannya sebagai sarana pembelajaran,” imbuhnya.
Dari sisi keamanan, Badung juga memanfaatkan CCTV analitik yang mampu merekam wajah dan nomor kendaraan secara akurat. Sistem ini membantu aparat dalam memantau aktivitas publik secara real time. “Sebagai contoh, di Jembatan Tukad Bangkung yang dulu sering digunakan untuk aksi bunuh diri, kini kejadian-kejadian tersebut dapat dicegah berkat pemantauan CCTV,” ungkapnya.
Dalam sesi dialog, para mahasiswa juga menanyakan berbagai hal lain, termasuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat APBD Badung tergolong besar yakni mencapai lebih dari Rp10 triliun, serta penanganan persoalan lingkungan dan sampah.
Kegiatan kunjungan ditutup dengan sesi penyerahan cenderamata antara DPRD Kabupaten Badung dan Universitas Slamet Riyadi Surakarta, serta foto bersama sebagai bentuk kenangan dan kebersamaan.
