BADUNG,NusantaraMurni.com- DPRD Kabupaten Badung meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan efisiensi anggaran dan pengencangan ikat pinggang menyusul realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 yang masih rendah. Hingga Oktober 2025, PAD Badung baru mencapai Rp5,76 triliun atau sekitar 61,91 persen dari target Rp9,30 triliun.
Anggota Komisi III DPRD Badung, I Nyoman Satria, mengatakan capaian tersebut sulit menembus target hingga akhir tahun mengingat sisa waktu yang kurang dari tiga bulan. “Semua ini apakah bisa tercapai? Kalau Rp1 triliun per bulan mungkin bisa. Tapi kalaupun tidak, kami sudah memberikan masukan kepada TAPD agar seluruh perangkat daerah segera melakukan pengencangan ikat pinggang,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Satria menegaskan langkah koreksi dan penyesuaian perlu dilakukan untuk menghindari pemborosan belanja daerah serta memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 disusun lebih realistis. DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disebut akan duduk bersama membahas RAPBD dengan mempertimbangkan capaian nyata tahun ini.
Menurutnya, penetapan target pendapatan yang terlalu optimistis sering kali tidak sejalan dengan kondisi riil. Ia mencontohkan dalam tiga tahun terakhir, realisasi PAD Badung beberapa kali meleset dari target, meski sektor pariwisata menunjukkan tren positif. “Obsesi kita memang terlalu tinggi. Kalau realisasi sampai 30 September sekitar Rp5,8 triliun, realistisnya target RAPBD 2026 dipasang Rp7,5 triliun saja,” jelas politisi asal Mengwi itu.
Satria juga menekankan pentingnya penyusunan RAPBD berdasarkan data dan perbandingan seimbang antara potensi pendapatan serta kebutuhan belanja. Ia berharap Pemkab Badung dapat menyusun kebijakan fiskal yang lebih hati-hati, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil.
“Lebih baik kita membuat RAPBD yang realistis. Kalau target PAD di kisaran Rp7 sampai Rp8 triliun, perangkat daerah bisa bekerja dengan tenang dan efektif,” pungkasnya.
