JAKARTA,NusantaraMurni.com-Sekretariat DPRD Kabupaten Badung bersama sejumlah awak media melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) sekaligus Studi Banding ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Jakarta Pusat.
Studi banding tersebut bertujuan untuk mempelajari inovasi yang diterapkan DPRD Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam hal tata cara kerja sama dengan media dan sistem publikasi.
Rombongan dipimpin oleh Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Putu Ngurah Thomas Yuniarta, M.Si., didampingi oleh JF Pranata Humas, Ida Bagus Putra Mas Siangan, S.Ag., serta sejumlah staf Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Kegiatan ini juga melibatkan 22 media online yang selama ini telah menjadi mitra kerja DPRD Badung.
Rombongan disambut langsung oleh Wakil Ketua Komisi D Fraksi PSI DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, di Ruang Protokol DPRD DKI Jakarta.
Usai kunjungan, Thomas Yuniarta menyampaikan rasa bangganya atas kesempatan belajar dari sistem yang diterapkan di DPRD DKI Jakarta. Salah satu hal yang dianggap penting untuk ditiru adalah sistem pendaftaran kunjungan secara online yang dinilai sangat efisien dan sesuai dengan SOP.
“Sebelum ke sini, kita sudah daftar secara online dan langsung diterima oleh pihak DPRD DKI Jakarta. Jadi sangat jelas prosedurnya. Mudah-mudahan, hal ini bisa kami terapkan juga di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Thomas juga menyoroti kebijakan unik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melarang ASN, termasuk anggota DPRD, menggunakan kendaraan pribadi setiap hari Rabu. Kebijakan tersebut mendorong penggunaan transportasi umum, yang menurutnya patut diterapkan di Kabupaten Badung.
“Kalau ini diterapkan di Badung, tentu luar biasa. Karena di beberapa titik, volume kendaraan sudah tidak sebanding dengan lebar jalan,” tegasnya.
Ia juga mendorong adanya regulasi teknis melalui kajian lintas sektor bersama Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta kepolisian untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut di Badung, baik dalam bentuk Perda maupun Pergub.
Selain itu, Thomas juga menyinggung perlunya penguatan sarana transportasi publik seperti penambahan halte dan penyediaan mobil pengumpan menuju Puspem Badung. Menurutnya, efisiensi anggaran dapat tercapai jika pola transportasi tersebut diatur dengan baik.
“Sekarang hanya ada satu halte di depan Puspem. Kalau bisa lebih masuk ke dalam, seperti di depan Pura Lingga Bhuwana, lalu pegawai menyebar ke seluruh area, tentu akan sangat membantu dan mengurangi kemacetan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Badung, Nyoman Sarmawa, yang turut dalam rombongan, menyampaikan apresiasi kepada DPRD DKI Jakarta atas sambutan hangat mereka.
“Kami membawa 22 media online yang sudah bekerja sama dengan DPRD Badung, dan diterima dengan baik. Ini menjadi pembelajaran yang sangat bermanfaat dalam memperkuat sinergi antara media dan lembaga legislatif,” katanya.
Terkait efisiensi anggaran, Nyoman menilai bahwa program efisiensi harus memperhatikan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. “Ketika program pemerintah yang justru mendukung pertumbuhan ekonomi dipangkas, ini bisa berdampak negatif. Karena DPRD juga punya fungsi penganggaran, selain legislasi,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bun Joi Phiau menjelaskan bahwa APBD DKI Jakarta mencapai lebih dari Rp91 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar. Oleh karena itu, meski ada efisiensi, dampaknya tidak terlalu signifikan.
“Kami bisa menabung dari PAD yang besar. Kalau di daerah lain mungkin terasa, tapi di DKI tidak terlalu berdampak. Kami tetap prioritaskan program-program penting seperti penanggulangan banjir dan penataan kabel bawah tanah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, DPRD DKI Jakarta telah menjalin kerja sama dengan 71 media yang memiliki kantor tetap dan ruang kerja khusus di lingkungan DPRD.
“Kami punya kerja sama yang baik dengan media. Mereka punya pimpinan, kantor, dan ruangan sendiri di DPRD Jakarta,” pungkasnya.
