BADUNG,NusantaraMurniCom-Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pelaksanaan program unggulan pemerintah “Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana”. Rapat berlangsung pada Selasa, 27 Mei 2025, di Ruang Rapat Gosana II, Lantai II, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
Rapat kerja tersebut menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, serta Dewan Pendidikan Kabupaten Badung. Turut hadir pula perwakilan dari sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Udayana, Politeknik Negeri Bali, Poltek Pariwisata Bali, serta Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Made Suwardana dan anggota Komisi IV lainnya, yaitu Ni Luh Putu Sekarini, I Nyoman Sudana, I Gede Suraharja, dan I Wayan Joni Pargawa.
Dalam kesempatan tersebut, Graha Wicaksana menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara DPRD dan perguruan tinggi negeri di Kabupaten Badung terkait implementasi program “Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana”.
“Jadi, di sini kita mengkaji program dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, yaitu program satu KK miskin satu sarjana,” ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan informasi dari pihak perguruan tinggi, program ini telah berjalan dengan cukup baik. Namun, terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya, terutama terkait proses akses bantuan pendidikan dari pemerintah pusat.
“Di Kabupaten Badung, kita mengacu pada Kementerian Sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang ternyata sangat rumit sekali untuk mengakses Kartu Indonesia Pintar (KIP),” ungkapnya.
Graha Wicaksana menambahkan, untuk bisa mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi seperti ukuran rumah, penggunaan meteran listrik, kondisi lantai, dan kepemilikan tanah. Hal ini menyulitkan proses seleksi dan membuat program tidak bisa berjalan maksimal.
“Kebutuhan terhadap perguruan tinggi ini sangat tinggi, karena ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Badung,” tegasnya.
Ia pun berharap ada solusi dan upaya bersama untuk menyederhanakan proses administrasi dan memperluas cakupan bantuan pendidikan, agar program “Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana” benar-benar dapat menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
