Badung,Nusantaramurni.com- Komisi I DPRD Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban atau LKPJ Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Gosana II Lantai II Sekretariat DPRD Kabupaten Badung pada Senin, 1 April 2024.
Raker tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung, Made Ponda Wirawan, yang didampingi oleh Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung, I Wayan Regep, dan Anggota I Wayan Loka Astika serta A.A. Ngurah Ketut Nadi Putra.
Dalam Raker, empat OPD terkait hadir, termasuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung yang diwakili oleh Kasubag Perencanaan, Made Sastrini, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalaksa BPBD) Kabupaten Badung, I Wayan Darma, perwakilan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara, dan beberapa Tenaga Ahli.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung, Made Ponda Wirawan, menyatakan bahwa pihaknya meminta Pertanggung Jawaban dari masing-masing OPD terkait LKPJ Bupati Badung Tahun Anggaran 2023 mengenai penyerapan anggaran-anggaran dan pelayanan masyarakat. “Hal itu kita jadikan evaluasi untuk tahun-tahun selanjutnya,” ujarnya.
Meski Laporan Keuangan yang terserap sudah dipantau DPRD Badung, pihaknya juga menekankan penerapan disiplin terhadap pegawai yang tidak mengikuti aturan. “Kita memberikan contoh kepada masyarakat Kabupaten Badung bagaimana memberikan pelayanan terbaik. Disiplin adalah kunci utama dalam maksimalnya pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pihaknya berkomitmen untuk mengoptimalkan tindakan disiplin kepada semua tenaga kegiatan di Kabupaten Badung. “Kita juga akan memberikan apresiasi kepada mereka yang benar-benar bekerja,” tambahnya.
Terkait surplus APBD Badung sejumlah Rp 1 Trilyun lebih, Ponda Wirawan menyebutkan hal itu sebagai kinerja yang bagus dari Pemerintah Kabupaten Badung. “Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Badung untuk segera berkomunikasi dengan Bapak Bupati dalam penggunaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(Meivi)
