BADUNG,Nusantaramurni.com– Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah selesai, namun meninggalkan kekecewaan bagi sejumlah tenaga honorer yang belum berhasil lolos. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Lanang Umbara, menyatakan komitmennya untuk mencari solusi terbaik bagi para tenaga honorer yang terdampak.
Senin,7 Januari 2025,Dalam wawancara dengan awak media, Lanang Umbara menjelaskan bahwa pihaknya menyadari adanya kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan seleksi PPPK. Meski demikian, ia memastikan Komisi I DPRD Badung akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar.
“Ini merupakan kebijakan besar yang memang menjadi ranah pemerintah pusat. Namun, kami di DPRD akan mengupayakan koordinasi agar peluang tetap terbuka bagi mereka yang memenuhi syarat tetapi belum lolos seleksi PPPK,” ujar Lanang Umbara.
Ia juga menekankan pentingnya memberikan perhatian khusus kepada tenaga honorer yang belum berhasil. “Banyak yang masih memiliki peluang asalkan memenuhi kriteria/syarat,kami akan mendorong dan mencarikan solusi terbaik melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait,” imbuhnya.
Menurut Lanang Umbara, peluang memang masih ada tentunya dengan beberapa opsi yang bisa kami lakukan, seperti memberikan kesempatan kepada tenaga honorer untuk kembali mengikuti seleksi di masa mendatang atau mempertimbangkan jalur lain sesuai kebijakan pusat.
“Jika memang masih ada tenaga honorer yang memenuhi kriteria untuk menjadi ASN atau PPPK, kami akan terus memperjuangkannya itu menjadi komitmen kami. Namun, kami juga harus mengikuti batasan waktu dan regulasi yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mencari solusi. “Kami tidak ingin ada tenaga honorer yang merasa diabaikan. Komisi I mengupayakan agar setiap kebijakan harus mempertimbangkan kesejahteraan mereka,” katanya.
Dengan pendekatan ini, DPRD Kabupaten Badung berharap dapat memberikan rasa optimisme bagi para tenaga honorer yang belum lolos seleksi PPPK. (MP)
