BADUNG,NusantaraMurni.com -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2024 pada Kamis (27/3/2025) di Ruang Rapat Utama Gosana, Kantor DPRD, Puspem Badung.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, serta dihadiri oleh Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa; Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta; para Wakil Ketua dan anggota DPRD Badung, Forkompimda Badung, Plh. Sekda, serta pimpinan perangkat daerah.
Dalam pidatonya, Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa secara administratif, dokumen LKPJ telah diserahkan kepada DPRD pada 20 Maret 2025 sebagai bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ ini disusun berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“LKPJ ini merupakan laporan kepada DPRD atas hasil penyelenggaraan pemerintahan selama tahun anggaran 2024, sekaligus sebagai gambaran kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun ketiga dari RPJMD Semesta Berencana 2021-2026,” jelas Adi Arnawa.
Dalam RKPD 2024, telah ditetapkan tema pembangunan daerah yakni “Perkuatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Transformasi Ekonomi Serta Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial”. Tema ini diterjemahkan ke dalam sembilan prioritas pembangunan, di antaranya: ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat,agama dan budaya, pariwisata, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, penataan ruang dan permukiman, serta lingkungan hidup dan kebencanaan.
Realisasi APBD 2024
Dalam laporannya, Bupati Adi Arnawa juga mengungkapkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024. Pendapatan daerah berhasil terealisasi sebesar Rp 8,6 triliun lebih atau 96,75% dari target Rp 11,4 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp 8,9 triliun lebih atau 74,27% dari target Rp 12 triliun.
“Penerimaan pembiayaan terealisasi Rp 250 miliar dari target Rp 983 miliar lebih, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 250 miliar. Secara keseluruhan, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 381 miliar lebih yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan serta meningkatkan kinerja pemerintahan di tahun mendatang,” ujarnya.
Bupati Adi Arnawa menambahkan bahwa meskipun serapan anggaran sudah cukup baik, masih ada beberapa target yang belum tercapai, terutama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami. Mudah-mudahan, dengan kerja sama antara eksekutif dan legislatif, target yang belum tercapai dapat dimaksimalkan pada tahun 2025 atau di tahun-tahun berikutnya,” tutupnya.
