Banggar DPRD Badung dan TAPD Bahas RAPBD 2025 dan Infrastruktur, Soroti Kabel Semrawut hingga Program LPJ

 

 

 

 

BADUNG,Nusantaramurni.com-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) di Ruang Rapat Madya Gosana, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung,pada 12 November 2024.Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, yang menyampaikan berbagai poin penting terkait pembahasan RAPBD 2025.

DPRD Badung

Anom Gumanti menekankan fokus utama Raker ini, yakni pada pos belanja daerah. “Hari ini kita khusus membahas belanja. Banyak usulan, pertanyaan, serta pendalaman mengenai RAPBD Badung 2025. Semuanya telah dijawab dengan jelas,” ujarnya. Ia berharap tahun 2025, pariwisata dapat tumbuh pesat tanpa kendala besar sehingga pendapatan daerah semakin stabil.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah kesemrawutan kabel PLN dan kabel optik. “Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait keberadaan kabel optik yang kurang tertata, mengganggu keindahan dan keamanan. Usulan kami adalah membuat sistem kabel bersama serta tiang bersama yang lebih rapi dan terkoordinasi dengan pemerintah provinsi,” tambah Anom.

Selain itu, Raker juga menyoroti efektivitas program LPJ (Lampu Penerangan Jalan), yang dianggap vital untuk kawasan pariwisata Badung. “Akan lebih baik jika sistem ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk memastikan ketersediaan layanan dan respons cepat melalui pusat panggilan (call center),” ujarnya.

Di sisi lain, Pj Sekda Badung, Ida Bagus Surya Suamba, menyampaikan bahwa RAPBD Kabupaten Badung tidak mengalami perubahan signifikan, hanya penyesuaian yang diperlukan sesuai ketentuan pusat. Penyesuaian tersebut termasuk pengalokasian anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta gaji PPPK dan CPNS yang baru diangkat.

DPRD Badung

Rapat kerja ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam merencanakan dan menyesuaikan anggaran daerah yang berfokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan keindahan dan keamanan wilayah.