PAPUA PEGUNUNGAN,Nusantaramurni.com-Kinerja Pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo semenjak dilantik pada tanggal 1 Nopember 2022 sampai dengan masa perpanjangan yang ke tiga kalinya pada bulan Nopember 2023 mendatang TIDAK SIGNIFIKAN, Ungkap Fonto yelipele kepada wartawan (1/11/23).
“Masyarakat Papua terlihat secara kasat mata pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Penjabat Gubernur sebagaimana mestinya seperti yang tampak pada DOB di Wilayah Papua lainnya (Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya),” Ujarnya.
Ia juga mengatakan,Kinerja Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan PALING RENDAH dan PALING BURUK diantara DOB lain di wilayah Papua tersebut.tegasnya.
Lanjut Fonto yelipele,Pemenuhan kuota sebanyak 1050 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan eselon II, III, dan IV, jabatan pelaksana, jabatan fungsional khusus dan umum sampai hari ini realisasinya baru dibawah angka 40% dan itu pun proses mutasinya masih terkatung-katung. Imbuhnya.,
“Banyak jabatan yang dirangkap tidak sesuai dengan aturan. pemerintah setempat.tegasnya.Ia juga mengatakan,Pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan sama sekali tidak melakukan langkah-langkah terobosan untuk mewujudkan lompatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat asli papua pegunungan,” Tegasnya.
Kepemimpinan di wilayah Papua pegunungan untuk di awal sebagai peletakan pondasi dasar tidak boleh biasa-biasa saja, namun demikian sampai hari ini belum ada road map (peta jalan) dan aksi nyata yang jelas dilakukan oleh Nikolaus Kondomo.
Road Map dan aksi nyata di wilayah Provinsi Papua Pegunungan sangat penting dan harus jelas, mengingat wilayah ini termasuk dalam zona merah darurat pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan keamanan.
“Salah satu tugas penting Pj Gubernur adalah memastikan adanya lokasi pembangunan perkantoran/sarana prasarana Gubernur Provinsi Papua Pegunungan,” sebutnya.
“Sampai hari ini belum ada studi AMDAL dan Master Plan yang final untuk lokasi pembangunan Kantor Gubernur sehingga Wapres yang mestinya datang melakukan peletakan batu pertama pun kembali dari Jayapura, “bebernya.
Wamena sebagai Kabupaten Induk yang menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan dalam 2 tahun terakhir secara berentetan terjadi kasus kriminal yang luar biasa.
Bahkan angka kematian yang cukup tinggi, anak-anak usia sekolah dengan kaleng aibon bergelantungan dimulut tersebar dihampir semua jalan kota wamena, judi/togel, pemabuk dan lain-lain.
Terhadap semua situasi sosial tersebut tidak ada sentuhan apapun dari Pj Gubernur Kondomo dalam satu tahun kepemimpinannya.
Tahapan pelaksanaan pesta Demokrasi (Pemilu 2024) sudah berjalan dan dari pemilu ke pemilu, wilayah Papua Pegunungan menjadi arena rebutan suara oleh orang luar, terutama untuk kursi DPD RI dan DPR RI, dengan alasan suara noken dan ikat, segelintir elit politik lokal bersama oknum penguasa pusat selalu mempermainkan suara masyarakat sehingga konflik antar masyarakat selalu terjadi dalam setiap momentum pesta demokrasi. Ujarnya,.
Nikolaus Kondomo belum terlihat melakukan komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh stakeholder kepentingan. Contoh buruk didepan mata adalah Rekrutmen anggota MRP yang sampai sekarang tidak jelas rimbanya, diawali dengan Pergub No 4 tahun 2023 yang diterbitkan tanpa melalui uji publik yang maksimal, mekanisme penunjukan timsel yang instan serta proses rekrutmen/seleksi yang tidak jelas.
Masyarakat Papua pegunungan sudah MENDERITA DAN BERDARAH-DARAH, NIKOLAUS KONDOMO SEGERA MUNDUR KARENA ANDA TIDAK MAMPU. NEGARA BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEMUA PENDERITAAN MASYARAKAT WILAYAH PAPUA PEGUNUNGAN.
Sumber: Ponto Yelipele, S.Pd, M.Pd
Penulis adalah Koordinator Forum Rekonsiliasi Nai Hawolok dan Peduli Pembangunan Provinsi Papua Pembangunan
(Tim Redaksi)
