BADUNG,NUSANTARAMURNI.com-Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan menghadirkan delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4/2026).
Raker yang berlangsung di Ruang Rapat Madya Gosana, Kantor Sekretariat DPRD Badung ini dipimpin Ketua Komisi IV I Nyoman Graha Wicaksana, didampingi Wakil Ketua I Made Suwardana serta anggota Komisi IV yakni I Nyoman Sudana, I Gede Suraharja, dan I Wayan Joni Pargawa.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV menghadirkan sejumlah OPD, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Direktur RSD Mangusada, serta Bagian Kesra.
Pembahasan difokuskan pada evaluasi serapan anggaran tahun 2025 sekaligus perencanaan program kerja tahun 2026, khususnya pada sektor-sektor yang menjadi ruang lingkup Komisi IV.
Ketua Komisi IV, Graha Wicaksana, menjelaskan secara umum pelaksanaan program OPD pada tahun 2025 telah berjalan baik dan mendukung visi-misi kepala daerah dalam Sapta Kriya Adi Cipta. Program bantuan sosial, bantuan hari raya, hingga peningkatan usia harapan hidup (UHH) dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Ia menambahkan, program bantuan hari raya menjadi salah satu prioritas yang akan ditingkatkan pada tahun 2026, dengan jumlah penerima yang direncanakan naik dari 98 ribu menjadi 104 ribu penerima, seiring pertumbuhan penduduk dan bertambahnya jumlah kepala keluarga baru di Badung.
Di sektor pendidikan, berbagai program seperti pelatihan bahasa Inggris bagi masyarakat juga dinilai berjalan optimal dengan pelaksanaan yang baik oleh OPD terkait.
Namun demikian, Komisi IV mencatat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian, salah satunya belum tercapainya status Kabupaten Layak Anak. Hal ini disebabkan belum tersedianya fasilitas pendukung seperti rumah singgah bagi anak-anak.
Menanggapi hal tersebut, Komisi IV mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan taman kreatif dan taman anak sebagai bagian dari upaya pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak.
Selain itu, dewan juga menyoroti belum beroperasinya beberapa fasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit Suwiti dan Rumah Sakit Giri Asih, yang masih terkendala proses perizinan, khususnya terkait LSF.
Komisi IV menargetkan kedua rumah sakit tersebut dapat mulai beroperasi pada Agustus 2026, dengan catatan seluruh tahapan perizinan dapat segera diselesaikan melalui koordinasi lintas OPD.
Melalui raker ini, Komisi IV DPRD Badung berharap seluruh program pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
