BADUNG,NusantaraMurni.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Intern pada Jumat (15/8/2025) dengan agenda penting membahas sekaligus menetapkan persetujuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.
Rapat Paripurna Intern ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung, Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II Made Wijaya, serta Wakil Ketua III Made Sunarta. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung turut hadir dalam rapat tersebut, menandai komitmen penuh lembaga legislatif daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.
Dalam forum tersebut, DPRD Badung secara serius membahas arah kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2026 yang akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD Kabupaten Badung. Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025, yang diharapkan dapat menjawab dinamika kebutuhan pembangunan daerah sekaligus menjaga keseimbangan fiskal.
Ketua DPRD Badung, Gusti Anom Gumanti, menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS dan perubahan APBD bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat sinergi antara DPRD dengan pemerintah daerah. “Harapan kami, dengan adanya persetujuan terhadap KUA-PPAS 2026 dan Raperda Perubahan APBD 2025, pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Badung dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Dengan terlaksananya rapat ini, DPRD Kabupaten Badung menunjukkan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui perencanaan dan pengelolaan anggaran yang terarah, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
