BADUNG,NusantaraMurni.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi–Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Badung, Selasa, 8 Juli 2025.
Rapat langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, bersama seluruh anggota dewan. Dari eksekutif hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekda Ida Bagus Surya Suamba, serta pejabat OPD dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, I Gusti Anom Gumanti menekankan bahwa rangkaian tahapan—mulai penjelasan pemerintah, pandangan fraksi, hingga jawaban pemerintah—harus diakhiri dengan aksi nyata di lapangan. “Sudah sangat jelas Jawaban Pemerintah atas pandangan fraksi. Namun yang paling utama bukan rumusan, melainkan eksekusi. Kita tidak boleh terus-menerus berkutat di birokrasi. Action adalah kata kuncinya,” tegasnya.
Anom Gumanti meminta pimpinan OPD memanfaatkan kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung untuk mempercepat layanan publik. “Pelayanan kepada masyarakat harus lebih cepat dan optimal, dengan meminimalkan pola birokrasi lama,” ujarnya.
Menanggapi PU Fraksi, Bupati Wayan Adi Arnawa menyatakan dukungan penuh dan apresiasi atas masukan konstruktif dewan. Ia memastikan Raperda disusun berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 yang telah diaudit dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Kami siap menindaklanjuti hasil pengesahan ini dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2024, berpedoman pada aturan pengelolaan keuangan daerah,” kata Bupati Adi Arnawa.
Bupati juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi eksekutif–legislatif, terutama dalam program infrastuktur, layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan. “Meskipun kunjungan wisatawan meningkat, fasilitas pariwisata harus terus dibenahi agar Bali—khususnya Badung—semakin nyaman dan aman bagi pengunjung,” tambahnya.
Dengan selesainya seluruh tahapan paripurna dalam satu hari, Anom Gumanti berharap DPRD dan Pemkab dapat segera turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi konstituen. “Efisiensi waktu ini harus dimanfaatkan untuk bertemu langsung dengan masyarakat,” pungkasnya.
