Wakil ketua I DPRD Badung,Menghadiri Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan.

 

BADUNG,NusantaraMurni.com-Wakil Ketua I DPRD Badung, Made Wijaya, mendampingi Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kuta Selatan yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Camat Kuta Selatan, Jimbaran, pada Rabu (26/2/2025).

Turut hadir dalam agenda ini sejumlah anggota DPRD Badung, antara lain I Wayan Sugita Putra, Made Sumerta, Made Sudira, Wayan Sukses, dan Made Tommy Martana Putra. Musrenbang ini mengusung tema “Akselerasi Pondasi Transformasi Melalui Peningkatan Investasi Inklusif dan Daya Saing Daerah.”

Dalam kesempatan itu, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama Pemkab Badung untuk mewujudkan pariwisata berkualitas yang berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Menurutnya, sektor pariwisata di Kabupaten Badung harus dijaga agar tetap berkelanjutan di tengah berbagai tantangan yang ada, seperti kemacetan, sampah, ketersediaan air bersih, banjir, dan meningkatnya angka kriminalitas.

“Step by step saya bergerak untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Bupati Adi Arnawa.

Salah satu masalah krusial yang menjadi perhatian dalam Musrenbang ini adalah kemacetan lalu lintas, terutama di wilayah Kuta Selatan. Adi Arnawa menyebutkan bahwa kepadatan kendaraan sering terjadi di sepanjang Jalan Jimbaran-Uluwatu, kawasan depan Garuda Wisnu Kencana (GWK), hingga Nirmala Supermarket Ungasan. Kemacetan ini dipicu oleh tingginya kunjungan wisatawan ke destinasi wisata Uluwatu.

Diketahui,sebelum Musrenbang tingkat kecamatan ini dilaksanakan, telah lebih dulu digelar Musrenbang di masing-masing kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan. Dari hasil Musrenbang, tercatat sebanyak 730 usulan yang diajukan oleh masyarakat, menjadikannya sebagai jumlah usulan terbanyak di Kabupaten Badung selama penyelenggaraan Musrenbang tahun 2025.

Dengan berbagai usulan tersebut, diharapkan Pemkab Badung dapat menyusun kebijakan yang tepat guna mengatasi berbagai permasalahan, terutama di sektor infrastruktur dan pariwisata, demi menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan.