BADUNG,NusantaraMurni.com-DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat dengar pendapat dengan Sales Area Manager Retail Bali PT Pertamina Patra Niaga dan Ketua Hiswana Migas Bali di Ruang Rapat Gosana II, Lantai II Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Jumat (7/2/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I DPRD Badung Anak Agung Ngurah Ketut Agung Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD Badung I Made Wijaya, serta anggota Komisi II dan Komisi III DPRD Badung. Turut hadir dalam rapat ini Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung, Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Badung, Kabag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, serta Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyampaikan bahwa pihaknya menerima dengan baik kehadiran perwakilan Pertamina dan Hiswana Migas Bali untuk membahas persoalan kelangkaan gas LPG, khususnya LPG 3 kg atau yang dikenal sebagai “gas melon.”
“Pertemuan ini sangat baik karena kita bisa mendapatkan penjelasan langsung terkait kelangkaan gas LPG, terutama gas melon. Dari sini kita juga memahami bahwa ada regulasi yang mengatur distribusi gas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya di tingkat pengecer,” ujar Anom.
Lebih lanjut, Anom menyoroti praktik yang dilakukan oleh beberapa pengecer yang kerap memainkan harga LPG di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami mengetahui bahwa terkadang ada pengecer yang menaikkan harga tidak sesuai ketentuan. Ini yang harus kita awasi bersama,” tambahnya.
Selain itu, Anom juga menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan dari pihak Pertamina, distribusi LPG 3 kg tetap bisa didiskusikan dan dilakukan pada hari libur nasional sesuai dengan instruksi dari Kementerian ESDM.
Dengan adanya rapat ini, DPRD Badung berharap dapat menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi di masyarakat dan memastikan distribusinya berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
